REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengingatkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan.
"Saya kembali mengingatkan tentang prioritas dana desa untuk membangun sarana dan prasarana serta untuk meningkatkan kapasitas ekonomi desa," ujar Marwan, di Jakarta, Jumat.
Dia menambahkan prioritas utama penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi desa, jalan, dan sebagainya.
Selain itu, Marwan mengingatkan kepada para kepala desa untuk tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.
"Dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor kepala desa, beli mobil, beli motor, kecuali fokus pada infrastruktur. Itupun dengan syarat menggunakan padat karya , yang artinya harus menggunakan tenaga masyarakat desa itu sendiri," terang dia.
Prioritas penggunaan dana desa untuk infrastruktur, menurut Marwan, bukan berarti pemerintah ikut campur dalam pengelolaan dana desa.
"Ini dimaksudkan bahwa desa sebaga subjek pembangunan, tidak lagi menjadi objek pembangunan. Agar pembangunan di desa tidak dilakukan dengan asal-asalan yang akhirnya desa hanya menjadi limbah pembangunan."
Pihaknya juga telah mempermudah proses penyusunan laporan dana desa cukup dua lembar dan penyusunan program desa cukup dua lembar.
"Untuk menyusun laporan dana desa cukup dua lembar. Saya sudah ingatkan untuk penyusunan tidak boleh memberatkan kepala desa. Agar peraturan bupati cepat keluar dan pembuatan laporannya dipermudah. Pemerintah berkomitmen mensejahterakan dana desa," papar dia.
Penggunaan dana desa untuk infrastruktur juga berdasarkan pada keputusan Presiden Joko Widodo yang harus dipatuhi oleh kementerian.
"Dengan program infrastruktur, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga merespons pertumbuhan ekonomi. Dengan program infrastruktur pula, keberadaan lalu lintas barang dan jasa di desa itu bergerak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
