REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Jika tak ada aral melintang, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sedianya akan meresmikan Bandara Harun Thohir, Bawean, Jawa Timur Sabtu (30/1) esok. Untuk memudahkan pengguna jasa bandara yang terletak di sebelah utara pulau Madura ini, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyediakan angkutan udara perintis dengan tarif terjangkau dari Bandara Udara Juanda, Surabaya.
"Angkutan udara perintis tersebut dioperasikan oleh maskapai penerbangan Airfast Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis," kata Jonan dalam rilisnya, baru-baru ini.
Jonan mengatakan tarif untuk sekali perjalanan menuju Bawean dari Surabaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 194 Tahun 2015, tentang tarif angkutan udara perintis tahun 2016, ditetapkan sebesar Rp 302.200. Sementara untuk penerbangan sebaliknya dari Bawean menuju Surabaya, ditetapkan tarif sebesar Rp 244.200. Tarif tersebut sudah termasuk komponen PPN 10%, Iuran Wajib Pesawat Udara (IWPU), dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
Selanjutnya angkutan udara perintis yang dioperasikan maskapai penerbangan Airfast Indonesia juga akan melewati beberapa rute. Di antara rute tersebut adalah Sumenep – Surabaya dengan tarif Rp 249.700, Surabaya – Karimun Jawa dengan tarif Rp 351.700 dan Karimun Jawa – Semarang dengan tarif Rp 266.200.
Selain rute perintis tersebut, maskapai penerbangan Airfast Indonesia juga mengoperasikan angkutan udara perintis pada hari Rabu – Jumat. Rute tersebut, antara lain, Semarang – Karimun Jawa dengan tarif Rp 279.200, Karimun Jawa – Surabaya dengan tarif Rp 293.700, dan Surabaya – Sumenep dengan tarif Rp 307.700.
Pengadaan angkutan udara perintis pada rute di atas merupakan fokus kerja Kemenhub RI untuk terus meningkatkan kapasitas sarana dan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Selain itu, adanya angkutan ini sebagai perwujudan nawa cita yang dilakukan Presiden RI, Joko Widodo untuk melayani masyarakat di daerah terpencil dan belum berkembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika