REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, Indonesia Timur memang banyak daerah tertinggalnya.

"Namun memang berat kalau hanya dengan anggaran Rp 1,8 triliun Kemendesa harus mengurus banyak kabupaten tertinggal. Saat ini terdapat  122 kabupaten tertinggal dan 618 kawasan transmigrasi dari Aceh sampai Papua, dengan anggaran yang minim jelas tidak cukup untuk mengurus semua itu meski dipaksakan," katanya, Rabu, (27/1).

Menurut Marwan, tidak ada perubahan  anggaran tapi Kemendesa dipacu secepatnya menyesaikan masalah daerah tertinggal. Semua bupati dan  walikota berbondong-bondong datang ke Kemendesa mengajukan berbagai program dan proposal pembangunan namun sayang tak ada dananya.

"Saya pikir Bappenas dan Kemenkeu kurang bagus dalam merancang keuangan. Apalagi ternyata data mereka tak  sinkron," ujarnya.

Pekerjaan Kemendesa yang begitu besar seperti mengurusi 75 ribu desa,  kabupaten tertinggal namun sayang danamnya tak ada. Artinya program  masih stagnan.

"Untuk mengatasi masalah ini kami mendorong kerjasama dengan pihak-pihak  negara sahabat, BUMN, perusahaan swasta. Semua dilakukan dalam rangka menutupi kekurangan yang ada."

Kewenangan besar tak diikuti anggaran besar, program luar biasa besar tak diikuti unsur lain. Jadinya  timpang.

"Dibutuhkan lompatan-lompatan dan terobosan. Terobosan itu akan lebih baik, independen, punya masa depan baik. Kami harap itu bisa berasal dari perguruan tinggi dan universitas," kata Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika