REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menolak rencana pembangunan dua jalan layang baru di kawasan Semanggi.

Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih baik membangun fasilitas penunjang angkutan umum, dibanding membangun jalan baru.

Agus meminta Pemprov memperhatikan apakah pembangunan jalan layang Semanggi sudah termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) atau tidak. Sebab, ia merasa Pemprov seringkali menabrak aturan yang telah ada.

Apalagi, jika nanti resmi dibangun maka menurutnya jalan layang Semanggi akan memakan lahan yang saat ini ditempati Gedung YKBI, Plaza Semanggi dan Mapolda Metro Jaya.

"Itu masuk RUTR DKI enggak? Kalau engga masuk ya harus direvisi aturan jangan main tabrak aja," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (27/1).

Agus melanjutkan, ia merasa Pemprov seharusnya mengutamakan pembangunan fasilitas angkutan umum. Menurutnya, dengan pertambahan jumlah jalan malah memperbanyak jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.

"Lebih baik selesaikan MRT jangan bangun jalan. Makin banyak jalan makin banyak kendaraan malah makin bikin macet," katanya.

Ia pun berharap Pemprov melakukan pembangunan terencana. Sebab ia merasa pembangunan jalan di Jakarta terbilang sporadis saat ini.

Agus juga meminta Pemprov mempertimbangkan perizinan tanah yang nantinya digunakan dalam pembangunan jalan layang Semanggi.

"(Jalan layang Semanggi) tidak akan jadi solusi macet. Paling efektifnya cuma dua bulan habis itu macet lagi. Contohnya jalan Antasari dan Prof Satrio tetap macet," jelasnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan proyek pembangunan dua jalan layang di samping jalan layang Semanggi, akan dilakukan sekitar bulan April atau Mei 2016 mendatang.

(Baca juga: Ahok: Pembangunan Jalan Layang Baru di Semanggi Segera Dimulai)

Ikuti Whatsapp Channel Republika