REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah memberikan pembinaan pada pengikut Gafatar agar sadar akan kesalahan dan kekeliruannya.

"Pemerintah harus mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap pemimpinnya dan memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada para pengikutnya bekerja sama dengan para ulama dan tokoh masyarakat agar mereka sadar dengan kekeliruannya," ujar Anwar di Jakarta, Selasa Malam.

Dengan adanya pembinaan, diharapkan para pengikut Gafatar dapat kembali hidup bersama anggota masyarakat lainnya. Menurut Anwar, keberadaan Gafatar tidak hanya merusak Islam tetapi juga mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ajaran Gafatar ini tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak wajib salat dan puasa. Padahal kedua ibadah itu, merupakan bagian pokok dari Rukun Islam. Kalau kedua ibadah itu tersebut ditinggalkan, maka jelas-jelas akan merusak nilai - nilai Islam dalam diri orang tersebut," terang dia.

Selain itu, kalau sepak terjang Gafatar tidak dihentikan maka akan mengancam eksistensi NKRI karena memiliki ideologi yang tidak sama dengan negara dan bangsa, karena kelompok Gafatar ingin membentuk sebuah negara dengan ideologi sendiri.

"Mereka bahkan terindikasi telah membentuk struktur pemerintahan sendiri dari negara yang mereka cita-citakan."

Oleh karena itu, Anwar mengharapkan pemerintah tanpa ragu mengambil sikap tegas terhadap para pemimpinnya dan memberikan pembinaan pada para pengikutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika