REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar dinilai akan menjadi penentu rekonsiliasi konflik internal. Sebab, rapimnas ini akan membahas beberapa persoalan penting. Salah satunya adalah soal musyawarah nasional (munas) bersama. Selain membahas apakah akan diselenggarakan munas tahun ini, beberapa persoalan penting juga akan diputuskan.
Ketua Steering Committe (SC) Rapimnas, Freddy Latumahina mengatakan beberapa persoalan penting akan dibagi dalam beberapa komisi. Komisi-komisi ini akan membahas dan membuat rekomendasi untuk dibawa pada rapat pleno rapimnas. Menurut Freddy, rapimnas akan dibagi dalam tiga komisi.
“Pertama komisi organisasi, komisi program-program dan ketiga komisi sikap politik,” ujar Freedy di Jakarta, Sabtu (23/1). Freddy menambahkan, di komisi organisasi ini akan mengevaluasi capaian pilkada serentak yang terlah dilaksanakan akhir Desember kemarin. Dari hasil capaian ini untuk menentukan strategis pemenangan pilkada tahun depan.
Selain itu, komisi organisasi akan membahas persoalan menurunnya citra Golkar selama konflik internal. Hasilnya, Golkar diharapkan mampu membangun kembali citra baru sebagai partai besar.
Di komisi program, akan dibahas strategi Golkar untuk meningkatkan citranya kembali. Freedy mengatakan, seluruh kader memahami beberapa waktu belakangan ini citra partai berlambang pohon beringin ini menurun. Hal ini diakibatkan oleh konflik internal yang masih terjadi.
Golkar ingin membangun sebuah partai yang solid dan Golkar yang bersatu. Di komisi program juga akan dimunculkan sosok kader-kader yang akan dimajukan dalam pilkada tahun depan.“Kita ingin memilih kembali kader-kader terbaik untuk maju di pilkada nanti,” imbuh Freddy.
Lalu di komisi sikap politik, ada persoalan penting yang harus diselesaikan oleh partai. Yaitu keinginan untuk menata kembali hubungan Golkar dengan pemerintah. Dalam sejarah berdirinya partai, Golkar tidak pernah berada di luar pemerintahan. Namun, menurut Freddy, rapimnas ini akan memelajari pola-pola hubungan Golkar dengan pemerintah dari masa ke masa.
Penataan kembali pola hubungan Golkar dengan pemerintah ini juga diharapkan mampu menopang stabilitas pemerintah. Terlebih, soal penataan kembali pola hubungan Golkar dan pemerintah ini merupakan rekomendasi dari rapat konsolidasi nasional di Bali, beberapa waktu lalu.
Golkar juga akan melihat kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan rencana amandemen UUD 1945 untuk kelima kalinya. “Menurut Golkar sudah waktunya menata sistem ketatanegaraan dan itu amandemen 1945,” kata Freddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
