REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengakuan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti adanya aliran dana sedikitnya Rp 69 miliar kepada sejumlah anggota Komisi V untuk mengamankan proyek infrastruktur Rp 2 triliun di Maluku, harus ditangani KPK dengan serius.
"Jangan ada lagi tebang pilih kalau korupsi di Komisi V memang berjamaah, maka para tersangka harus berjamaah juga. Rakyat menanti kenerja pimpinan KPK yang baru," kata Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Kamis (21/1).
Jika uang suap satu provinsi saja sudah Rp 69 miliar (dengan belanja infrastruktur Rp 2 triliun), apabila infrastruktur di ke-34 provinsi juga harus menyuap sebesar itu, maka nilai suap dari proyek infrastruktur bisa triliunan rupiah.
"Pimpinan KPK yang baru harus ‘menguliti habis’ mafia di Komisi V DPR agar anggaran pembangunan jangan habis di tengah jalan. Setelah para pimpinan KPK menyatakan komitmen, saatnya membuktikan integritas,” ujarnya.
Menurut Sihol, pada masa lalu masih ada tunggakan KPK di Komisi V yaitu dalam proyek Pusdiklat Pelayaran milik Kementerian Perhubungan di Sorong. Dua orang setingkat dirjen sudah menjadi tersangka, namun pihak yang menyetujui mark up yaitu Komisi V, belum disentuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
