REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan proses pengetatan pemeriksaan perlu dilakukan satpam baik di mall, bandara atau bahkan kereta supaya mencegah aksi terorisme kembali terulang. Ia berharap masyarakat terbiasa pada proses pemeriksaan ketat.
Basuki atau biasa disapa Ahok mengatakan proses pemeriksaan yang sedemikian ketat diharapkan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Ahok meyakini jika pengetatan keamanan awalnya memang bisa membuat masyarakat kurang nyaman. Namun secara terus menerus, pengetatan keamanan itu akan menjadi hal yang biasa.
"Sama seperti di Bandara, dulu waktu pertama semua orang tersinggung pas warga sipil digelegedah di bandara. Tapi setelah peristiwa orang bawa bom di pesawat sekarang ada enggak yang tersinggung? suruh buka ikat pinggang, buka sepatu jadi enggak ada yang tersinggung. Dulu tersinggung lho orang marah. Saya kira harus berlakukan sama kalau orang curiga kita harus bergerak cepat itu saja," ujarnya kepada Republika, Senin (18/1).
Namun Ahok merasa pengetatan keamanan bisa membuat masyarakat yang diperiksa merasa dituduh teroris. Tetapi, Ahok menjelaskan pengetatan keamanan memang diperlukan supaya aksi teroris bisa dicegah.
"Nanti biasa ada oknum Komnas Ham bilang itu melangar HAM, Suuzdzon lah, enggak ada urusan lah. Saya bilang untuk jajaran Satpam dan Satpol PP kalau mencurigakan giring enggak usah sungkan gitu lho. Kalau salah (tidak terbukti teroris) ya sudah minta maaf," katanya.
Sementara itu, mengenai keamanan di kereta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan situasi aman. Ia merasa sistem keamanan di kereta sudah cukup baik untuk mencegah aksi terorisme. Sehingga ia berharap masyarakat untuk tenang.
"Ada satpam di sana, saya lihat untuk kereta sistemnya relatif cukup baik karena saat masuk hanya yang punya karcis saja. Kemudian di dalam kereta setiap gerbong ada satpam masing-masing," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
