REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menegaskan, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di sejumlah ruang kerja anggota Komisi V DPR sudah sesuai prosedur. Terlebih, penyidik sudah menunjukkan tanda pengenal, surat tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah penyitaan.

"Sebelum melakukan penggeledahan, semua surat tersebut sudah ditunjukkan kepada staf biro hukum DPR, staf sekjen DPR, dan sekretariat MKD," kata Yuyuk kepada Republika.co.id, Ahad (17/1).

Yuyuk melanjutkan, Brimob bersenjata selalu dikerahkan saat KPK melakukan penggeledahan. Tujuannya, untuk mengamankan proses penggeledahan, menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga pelaksana penggeledahan, serta menjaga pihak yang digeledah atas berbagai risiko dari luar.

"Di KUHAP itu sudah jelas (tentang keterlibatan Brimob dalam penggeledahan), yaitu Pasal 127-128 KUHAP dan ini juga bukan pertama kali. Penggunaan kekuatan pengamanan tersebut juga digunakan oleh penegak hukum lain dalam pelaksanaan penggeledahan," ucap Yuyuk.

Yuyuk memaparkan, selama proses penggeledahan tersebut, penyidik KPK juga sudah didampingi oleh biro hukum DPR RI dan kepala pengamanan dalam gedung DPR.

(Baca juga: Ini Cara KPK Jika Lakukan Penggeledahan)

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruang kerja anggota Komisi V DPR pada Jumat (15/1). Tiga anggota Komisi V yang ruang kerjanya digeledah adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto, dan Yudi Widiana.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK sempat beradu mulut dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri tak terima penyidik KPK yang hendak menggeledah ruang sejumlah anggota DPR turut membawa Brimob bersenjata laras panjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika