REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan dana desa diprioritaskan untuk infrastruktur di desa tersebut.
"Dana desa diprioritaskan untuk program-program infrastruktur, dengan para pekerja dari desa setempat, bahan bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian, fokus kita agar dana desa tersebut berputar di desa," kata Marwan usai dialog dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Percepatan Kemandirian Desa di Jakarta, Rabu.
Marwan menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk infrastruktur berdasarkan pada keputusan Presiden Joko Widodo yang harus dipatuhi oleh kementerian. Infrastruktur yang dimaksud adalah penunjang pembangunan desa, seperti halnya jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih.
"Dengan program infrastruktur, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga merespons pertumbuhan ekonomi. Dengan program infrastruktur pula, keberadaan lalu lintas barang dan jasa di desa itu bergerak," terang dia.
Ia mengakui bahwa penggunaan dana desa untuk infrastruktur dapat menimbulkan keresahan di berbagai desa. Pasalnya, kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing desa tidak semata-mata infrastruktur.
"Contohnya seperti di Sumatera Barat, ada yang mengajukan untuk menjadi pusat kebudayaan desa. Lalu, di Jawa Barat, ada yang mengajukan untuk perkebunan. Ini tidak boleh karena harus dialokasikan untuk infrastruktur," tegas dia.
Meski demikian, Menteri Marwan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur desa akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa. Pasalnya, pembangunan infrastruktur akan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) masing-masing desa.
Selain memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa, kata dia, pembangunan infrastruktur juga akan menjadi penunjang perekonomian masyarakat desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika