REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menarik perhatian publik saat ini. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku pernah bertemu langsung dengan ketua dan sekjen Gafatar di gedung DPR RI.

Fahri menceritakan, sekitar tiga atau empat bulan lalu ia menerima rombongan yang terdiri atas tiga atau empat orang. Dari rombongan tersebut, Fahri menyebutkan, salah satunya dimungkinkan ketua Gafatar.

"Mereka pernah kirim surat dan leaflet serta tabloid. Saya lihat sesuatu, dari awal sudah aneh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Sejak pertama kali bertemu, Fahri merasa sudah sedikit curiga dengan ormas Gafatar. Namun, menyikapi isu Gafatar yang saat ini berkembang, Fahri menyatakan pemerintah harus berhati-hati dalam bersikap.

Keberadaan Gafatar sebagai organisasi penting untuk ditelusuri terlebih dahulu kelegalannya. Jika memang sudah terdaftar, pemerintah harus menyelesaikannya dengan cara organisasi.

Sedangkan, jika Gafatar terbukti tidak mengantongi izin, pemerintah harus segera menangani karena itu tugas negara. Pemerintah diminta terbuka kepada publik atas temuan-temuan seputar Gafatar, baik itu menunjukkan Gafatar melakukan tindakan ilegal maupun tidak.

"Tetapi, semua harus melalui mekanisme peradilan, mekanisme hukum. Negara tidak boleh melakukan tuduhan kepada masyarakatnya tanpa dasar," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, terbuktinya kesalahan atau kebenaran dapat dilihat dari proses peradilan. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dengan terbuka permasalahan yang berkembang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika