REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Ahmad Basarah mengatakan partainya belum melakukan kajian atas pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR. PDIP saat ini masih fokus menggelar rapat kerja nasional (Rakernas).

"Ada upaya yang kami lakukan terkait proses pelantikan ketua DPR. Kami menyadari DPR adalah lembaga negara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan," ucapnya di sela Rakernas PDIP di JIExpo Kamayoran, Jakarta Pusat pada Senin (11/1).

Oleh karena itu, lanjut dia, PDIP menilai bila pelantikan itu sesuai dengan hukum yang mengatur dan memenuhi unsur peraturan lainya, maka pelantikan itu legal.

"Tapi jika tidak maka dengan sendirinya pelantikan itu gugur demi hukum," katanya.

Ia juga mengatakan, PDIP masih melihat bagaimana perkembangan politik setelah pelantikan hari ini. Setelah itu, PDIP akan melakukan pengkajian. Menurutnya, DPR bukan lembaga yang steril dari pengamatan pakar hukum tata negara.

"Jika batal demi hukum, maka proses pelantikan harus dimuali dari awal lagi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika