REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ( DPN), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif Fakrullah mengaku belum ada protes dari PNS pasca adanya wacana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, ia meyakini PNS tidak akan menolak efisiensi jika mekanismenya dikomunikasikan dengan baik.
“Jadi ada kejelasan. Sehingga PNS bisa bersiap-siap. PNS kita baik-baik. Kecuali kalau dinonjobkan tanpa alasan yang jelas itu baru protes,” ungkap Zudan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (7/1).
Lantaran itu, ia menilai perlu ada pencermatan terkait efisiensi tersebut untuk mengetahui problem tidak efektifnya manajemen kepegawaian. Termasuk melakukan pemetaan secara terukur dan benar.
“Apakah karena terlalu banyak, kualitas PNS atau karena tidak meratanya distribusi. Sehingga nanti dapat diputuskan apakah PNS ini mau zero growth atau negative growth,” katanya.
Ia menambahkan, perlunya roadmap kepegawaian jangka panjang. Namun terlebih dahulu, perlu menuntaskan peraturan pemerintah (PP) turunan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dengan begitu roadmapnya jelas baik manajemen pegawai , kesejahteraan ataupun karirnya,” ungkap Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika