REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional Ancol Agung Laksono mengatakan diadakannya munas menjadi wacana terbaik untuk menyelesaikan konflik kepengurusan partai beringin.

"Setidak-tidaknya dari berbagai opsi yang muncul yang nanti akan ditetapkan, menurut saya yang paling baik wacananya adalah melaksanakan munas," kata Agung di kediamannya di Jakarta, Selasa (5/1) malam.

Agung menyampaikan hasil rapat Forum Silaturahim Daerah yang diikuti perwakilan dari 34 daerah yang dilaksanakan di kediamannya memutuskan bahwa Partai Golkar harus melaksanakan munas dalam waktu dekat untuk memilih pemimpin baru.

Ia mengatakan Partai Golkar saat ini tengah mengalami kevakuman kepemimpinan kepengurusan karena SK kepengurusan DPP Golkar munas Ancol dicabut oleh Kemenkumham dan tidak mengesahkan SK kepengurusan DPP Golkar munas Bali. Selain itu ia juga menyebut kepengurusan DPP Golkar hasil munas Riau juga sudah berakhir.

"Maka jawaban terhadap hal ini hanyalah dilaksanakannya munas dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Agung.

Ia mengatakan pelaksanaan munas dilakukan paling lambat pada bulan Februari?sehingga Golkar bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangan sebuah partai. Agung menjelaskan bahwa pelaksanaan munas dinilai sebagai upaya yang paling adil secara keseluruhan untuk menyelesaikan perseteruan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

"Munas harus diadakan, itu satu-satunya penyelesaian yang adil menyeluruh.?Yang paling baik adalah duduk bersama laksanakan munas," kata dia.

Selain itu Agung juga meminta untuk menunda pencalonan ketua DPR dari Partai Golkar karena partai sedang tidak memiliki legal standing."Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika