REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan dua kepengurusan di Partai Golkar belum kunjung usai. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, keputusan Kemenhumkam yang mencabut kepengurusan Agung Laksono tanpa menerbitkan surat kepengurusan Aburizal Bakrie benar-benar telah meletakan Golkar dalam posisi sulit.

"Golkar perlu munas," ucapnya kepada Republika.co.id, Jumat (1/1).

Menurutnya, Munas perlu dilakukan demi masa depan Golkar. Siti juga mengatakan, hal yang menimpa Golkar otomatis membuat publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut karena Golkar terkesan tak mampu menata partainya sendiri.

Selain munas, lanjut Siti, langkah lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan terus menempuh jalur hukum. Meski hal ini memiliki konsekuasi ketidak jelasan akhir dari persoalan ini.

"Langkah-langkah itu seperti Munas dapat menjadi sarana untuk meredam dan menjembatani ketidakpastian nasib golkar," ujar dia.

(Baca juga: 'Ini Episode Paling Pelik Bagi Golkar')

Ikuti Whatsapp Channel Republika