Karena itu, ia menambahkan, perlu perbaikan menyangkut kelembagaan yang berkaitan dengan masalah perizinan dan investasi. Termasuk membuat peraturan agar tidak ada tumpang tindih yang disebabkan.

Sebab, dengan adanya duplikasi kewenangan pengelolaan kawasan ekonomi Batam sehingga pola Free Trade Zone (FTZ) Batam dengan adanya BP Batam harus diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Pengawasannya langsung gubernur. Jadi tidak ada tiga kekuasaan. Ini kan Kota batam sendiri, otorita (BP Batam) sendiri, gubernur sendiri. Rezim ini harus mulai," katanya.

Tjahjo menambahkan, rencana ini juga telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo, dan ditargetkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai rencana tersebut selesai Januari 2016.

"Hasil rapat Kemendagri, kementerian terkait dengan bapak presiden dipercepat dengan PP hingga mengubah status dari FTZ menjadi kawasan ekonomi khusus, Januari harus selesai," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika