Selasa 29 Dec 2015 15:23 WIB

PPP: Dua Partai Anggota KMP 'Sayup-Sayup' Dukung Pemerintah

  Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama petinggi KMP (dari kiri) Hatta Rajasa (PAN), Amin Rais (PAN), Djan Farid (PPP), Suryadharma Ali (PPP) serta Akbar Tandjung (Golkar) di Jakarta, Jumat (10/10).(Antara/Yudhi Mahatma)
Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersama petinggi KMP (dari kiri) Hatta Rajasa (PAN), Amin Rais (PAN), Djan Farid (PPP), Suryadharma Ali (PPP) serta Akbar Tandjung (Golkar) di Jakarta, Jumat (10/10).(Antara/Yudhi Mahatma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy menilai PAN dan PKS telah mengalami reorientasi, dari partai politik di luar pemerintahan menjadi pendukung.

"PAN dan PKS mengalami reorientasi, yang sebelumnya KMP namun sekarang sayup-sayup mengalami 'feeding out' menjadi pendukung pemerintah," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/12).

Dia menilai reorientasi kedua parpol itu merupakan hal yang baik karena bisa menciptakan stabilitas dalam kerja-kerja pemerintahan, khususnya dukungan di lembaga legislatif. Menurut dia, apabila di institusi DPR diwarnai perebutan kursi kekuasaan maka akan terjadi kemacetan kinerja DPR.

"Itu baik dalam konteks stabilitas karena kalau diwarnai 'kursi-kursi' kekuasaan maka akan ada kemacetan kinerja di DPR," ujarnya.

Selain itu dia menjelaskan terkait catatan akhir tahun di bidang politik antara lain, pertama di tahun ini semua partai di 2015 telah melakukan konsolidasi melalui permusyawaratan dalam bentuk Musyawarah Nasional (Munas) atau Muktamar.

Kedua menurut dia, terjadi penguatan konsolidasi parpol pendukung pemerintah dalam bentuk pembubaran Kolisi Indonesia Hebat (KIH) dan digantikan menjadi Kerja sama Parpol Pendukung Pemerintah (KP3).

"Itu kami siapkan agar memudshkan partai yang bergabung, memiliki pandangan sama. Kami menilai konflik PPP dengan Partai Golkar di tahun ini belum," tuturnya.

Dia menjelaskan, hal ketiga adalah masih kuatnya opini publik sebagai pemain di luar sistem dalam mewarnai demokrasi. Romi mencontohkan dalam kasus dugaan permintaan saham PT. Freeport yang dilakukan Setya Novanto, desakan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan.

"Lalu masih lemahnya peran legislasi DPR berhadapan dengan menguatnya parlemen digital seiring dengan semakin tersebarnya penggunaan media sosial," imbuhnya. Dia juga memberikan catatan bahwa berhasilnya Pilkada serentak secara prosedural, namun setengah berhasil secara substansial.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement