REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan orang tergabung dalam "Gerakan Islam untuk Revolusi Mental" melakukan unjuk rasa di kantor Kemenkumham, Senin (28/12). Massa menuntut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta. Unjuk rasa diwarnai sejumlah korban luka.
Jalannya aksi diwarnai kericuhan karena terjadi provokasi antara massa dan pihak kepolisian. Berdasarkan pantauan Republika, terdapat dua orang yang mengalami luka dan segera diamankan untuk mendapat perawatan.
Dalam orasinya, ketua DPP PPP, Ahmad Gozali mengaku, dengan keterlambatan pengesahan, PPP semakin mengalami kerugian. Perpecahan yang semakin meruncing di daerah dan konsolidasi yang tidak optimal dalam Pilkada adalah sejumlah kerugian tersebut.
"Seluruh Dewan Perwakilan Wilayah di seluruh Indonesia digerakkan untuk demo. Tuntutan kami agar Yasonna segera mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta," ujar Ketua DPP PPP Ahmad Gozali Harahap, Senin (28/12).
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang mengesahkan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta pada 2 November lalu. Akan tetapi, kata Gozali, sampai saat ini belum ada pengesahan dari pihak Kemenkumham untuk kepengurusan PPP. Gozali pun tidak bisa menerima alasan Yasonna yang berdalih menanti pelaksanaan Pilkada serentak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
