REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara
Demonstrasi yang digelar oleh Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) PPP, di seberang jalan Gedung PPP pada Jumat (24/6/2022) lalu berakhir ricuh. Kericuhan terjadi akibat gesekan antara demonstran dengan massa dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK) yang selesai menggelar tahlilan dan doa bersama.
Mantan GPK DKI Jakarta sekaligus Mantan Wakil Ketua PPP DKI Jakarta, Muchbari mengaku, para demonstran kali ini telah mengikuti aturan aparat kepolisian yang berjaga. Namun, ada pihak yang mulai menyerang dan akhirnya berakhir ricuh.
"Kami sudah ikuti aturan, karena kami menyampaikan aspirasi di sebrang jalan. Tapi mereka memulai serangan," kata Muchbari, Jumat.
Muchbari menyebut, tuntutan pada demo tetap sama seperti sebelumnya yaitu, agar Ketua Umum Partai Suharso Monoarfa turun dari jabatannya. Menurutnya, Suharso tidak amanah sehingga tidak pantas jadi pemimpin.
"Kami tetap meminta Suharso ini turun, karena tidak menjalankan amanah partai dengan baik. Seperti contohnya tidak menjalankan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ada," katanya.
Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institut, Ahmad Rijal Ilyas, menilai ada upaya pelemahan terhadap PPP dari aksi demonstrasi yang berakhir ricuh itu. Ia menilai upaya tersebut dilakukan untuk mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ahmad mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa upaya mengganggu KIB menyasar PPP. Sebab, Partai Golkar dinilai terlalu sulit untuk dilemahkan. Sementara, PAN merupakan partai yang patuh terhadap perintah ketua umum dan jarang terjadi gejolak.
"PPP itu punya pengalaman, momentum-momentum polemik goyahnya PPP itu sudah tahu, jadi orang-orang yang tidak menginginkan Koalisi Indonesia Bersatu itu solid mau nggak mau larinya ke PPP," kata Ahmad di Jakarta, Senin (27/6/2022).
Selain itu, Ahmad menambahkan keputusan tiga ketua umum partai dalam membentuk KIB sangat kuat. Sehingga, ketika PPP keluar dari koalisi tersebut, maka akan menjadi catatan buruk bagi PPP di mata calon rekan koalisinya.
"Karena kan dia itu akan diperhitungkan dari pihak eksternal yang kemudian akan berkoalisi misalnya dia tidak gabung lagi ke KIB itu, 'wah ini PPP koalisi awal aja ada begini'. Tapi apa pun itu kan politik bisa terjadi. Tinggal saya rasa soliditas PPP yang mungkin hari ini yang mulai melakukan organisir di internal mereka," ucapnya.
Dirinya juga menilai ada indikasi pihak internal dan eksternal terlibat dalam upaya pelemahan terhadap PPP. Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa dinilai perlu mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum di internal PPP yang terlibat.
"Kalau memang dia bagian dari struktur PPP ya sudah lakukan tindakan tegas pecat dia dari struktur atau di situ ada AD/ART PPP apa yang harus dilakukan bagi oknum-oknum nakal," tuturnya.
Menurut Ahmad, Soeharso perlu juga mengidentifikasi adanya keterlibatan dari pihak eksternal. Bahkan, jika perlu PPP membuka ke publik terkait siapa pihak eksternal yang terlibat dalam upaya pelemahan PPP.
"Jadi dia harus melakukan identifikasi terhadap oknum tersebut, dia berjaringan ke siapa. Kalau sudah tahu, dan memang diduga melakukan konsolidasi maka bisa dibuka nanti, buka aja ke publik yang menginginkan perpecahan tersebut siapa," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
