Senin 28 Dec 2015 15:47 WIB

Rizal Ramli Minta Presiden Jokowi Pilih Sendiri Pengganti Menterinya

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Bilal Ramadhan
Rizal Ramli
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Rizal Ramli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan persoalan reshuffle menjadi kewenangannya Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan Rizal Ramli atau yang lainnya.

"Kami hanya mengusulkan agar reshuffle yang kedua ini presiden memilih sendiri tokoh-tokoh atau ahli-ahli untuk jadi menteri," katanya di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Menurutnya, dalam sembilan bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, menteri yang dipilih kebanyakan bukan pilihan presiden. "Presiden sendiri hanya memilih dua orang setahu saya, yaitu Pak Pratikno dan Adrinof Chaniago. ‎Yang kita ketahui sembilan bulan pertama nggak jelas arahnya," ucapnya.

Namun, saat reshuffle pertama, ia mengatakan, Presiden Jokowi sendiri yang memilih menteri-menterinya seperti dia, Luhut Binsar Panjaitan, Darmin Nasution, Pramono Anung. Hasilnya, sudah mulai kelihatan arahnya dan ada gregetnya.

Ia melanjutkan, dengan pilihan presiden sendiri kondisi ekonomi Indonesia yang tadinya merosot akhirnya mulai membaik walaupun masih pelan. Rizal menambahkan, momentum balik arah ini kalau ada reshuffle selanjutnya mudah-mudahan dilanjutkan dan akan mendapat hasil lebih baik.

"Kuncinya Pak Presiden milih sendiri, jangan ada yang milih. Selama ini sudah diberi kesempatan yang lain untuk milih, dan akhirnya hasilnya kurang menggembirakan," ungkap Rizal.

Disinggung mengenai orang partai masuk ke dalam kabinet, ia mengatakan tidak pernah membedakan orang partai dengan profesional. Menurutnya dengan membedakan hal itu menunjukan perilaku yang norak dan tidak mengerti kebiasaan yang dilakukan negara-negara maju.

Masih kata dia, di negara-negara maju kebanyakan menteri berasal dari kalangan politik, tapi tetap profesional dan memiliki kompetensi serta jiwa kepemimpinan yang baik. Soal siapa orangnya yang pantas ditunjuk menjadi menteri, ia menilai itu menjadi hak preogratif presiden.

Presiden, lanjutnya berhak menerima masukan dari siapa saja, tapi hasilnya tetap menjadi keputusan presiden. "Ini penting untuk recovery, titik balik ekonomi indonesia cepat berlanjut tahun depan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement