REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono, yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tak mampu mengatasi kemacetan saat libur panjang, sejak Rabu (23/12) malam.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, sebenarnya kemacetan parah tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan.
"Kalau melihat secara fair, ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan, ada pihak-pihak lain yang secara bersama-sama bertanggung jawab. Akan tetapi, Dirjen Darat mengambil tanggung jawab, ini patut kita apresiasi," katanya.
Ia melanjutkan, secara historis arus transportasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru tidak semasif angkutan Lebaran.
"Ini yang mungkin membuat Kementerian Perhubungan dan Korlantas tidak melakukan kebijakan seperti masa Lebaran karena memang biasanya tidak padat. Kalau Natal dan tahun baru, umumnya ramai di Bandara," jelasnya.
Namun, katanya kondisi tahun ini berbeda. Libur Natal tanggal 25 Desember jatuh pada hari Jumat, ditambah lagi didahului libur Maulid Nabi pada tanggal 24 Desember.
"Orang cukup ambil cuti empat hari, dia bisa libur 11 hari. Ini yang membuat membeludak sebab semua orang ingin liburan. Jadilah kondisi seperti yang kemarin," ujarnya.
Oleh karena itu, Carmelita mengapresiasi langkah Kemenhub menerbitkan larangan truk beroperasi pada masa pergantian tahun.
"Memang beberapa pihak menilai masa larangannya terlalu panjang. Namun, kami melihat ini langkah antisipatif dari pemerintah agar kejadian seperti kemarin bisa diminimalkan," katanya.
Logikanya, lanjut dia, seberapa banyak kendaraan yang keluar dari Jabodetabek pada tengah pekan lalu, akan kembali sama banyaknya pada tahun baru.
"Jadi, kami mendukung. Namun, pengusaha berharap pada tahun depan pemerintah lebih antisipatif sehingga larangan dikeluarkan jauh-jauh hari. Jadi, pengusaha juga bisa membuat perencanaan bisnis," jelasnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika