Kamis 24 Dec 2015 15:34 WIB

Pimpinan KPK Baru akan Jadi Pertaruhan Jokowi-JK

Rep: dyah ratna meta novia/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua KPK terpilih, Agus Raharjo (kanan) beserta para wakil yakni (dari kiri) Saut Situmorang, Alexander Marwatta, Laode Muhammad Syarief serta Basaria Panjaitan saat serah terima jabatan pimpinan KPK kepada saat serah-terima jabatan itu di Ruang Auditoriu
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua KPK terpilih, Agus Raharjo (kanan) beserta para wakil yakni (dari kiri) Saut Situmorang, Alexander Marwatta, Laode Muhammad Syarief serta Basaria Panjaitan saat serah terima jabatan pimpinan KPK kepada saat serah-terima jabatan itu di Ruang Auditoriu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan, tantangan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla pada 2016 sudah banyak menanti.

"Terpilihnya pimpinan KPK baru menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi–JK. Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak?," katanya, Kamis, (24/12). Jika KPK pimpinan baru itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Jokowi-JK.

Menurut riset akhir tahun FFH sebanyak 22,5 persen publik menilai harga sembako mahal menjadi masalah mendesak untuk segera ditangani pemerintah. Kemudian 17,4 persen korupsi, 12,1 persen lapangan pekerjaan, 10,7 persen kemiskinan, 9,3 persen pengangguran, 7,7 persen peredaran narkoba, 5,1 persen hukum tebang pilih, 4 persen kekeringan, 8 persen jawaban lainnya, dan 2,7 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI E Herman Haeron menilai harapan terbesar rakyat adalah peningkatan bidang ekokomi. Turbulensi ekonomi indonesia yang ditandai oleh adanya PHK dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Selain itu, ujar dia,  daya beli masyarakat menurun, tekanan krisis global merupakan tantangan pemerintah ke depan. Kebijakan para menteri di bidang perekonomian harus berjalan bersamaan, terkoordinasi, dan saling mendukung.

“Begitu juga kegaduhan politik harus dihentikan, karena rakyat membutuhkan perbaikan di bidang ekonomi," kata Herman.

Baca juga, Ini Harapan Besar Publik pada Jokowi-JK Tahun Depan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement