REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mempermasalahkan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo.

Merapatnya PKS diindikasikan dari pertemuan beberapa petinggi PKS dengan Jokowi di Istana Presiden, beberapa waktu lalu. Bahkan, PDIP tidak menyoal kalau PKS juga mendapat jatah menteri bersama Partai Amanat Nasional (PAN).

"Bagi kami semua (PKS) dikasih menteri juga tidak masalah," kata Ketua bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Pandjaitan di Jakarta, Rabu (23/12).

(Baca: Gerindra Persilakan PKS Gabung Koalisi Pemerintah)

Lebih lanjut, Trimedya mensyaratkan, bergabungnya PKS ke pemerintah ini tulus untuk membantu suksesnya pemerintahan Jokowi.

Jadi, kalaupun PKS bergabung bersama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, harus dengan tulus untuk membantu Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bukan justru mengambil sikap selingkuh dan menusuk Jokowi dari belakang.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, justru dengan ikut merapatnya PKS ke pemerintahan, sikap politik Jokowi sudah sesuai dengan konsep pemerintahan yang diinginkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Yaitu, melaksanakan pembangunan bangsa secara bersama-sama.

Bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan seluruh pihak, termasuk partai politik yang awalnya berseberangan dengan Jokowi.

Sebab, menurutnya, untuk melaksanakan pembangunan dengan merangkul seluruh elemen bangsa, Jokowi harus dapat merangkul seluruh pihak.

Kalau memang PKS ikut bergabung dengan pemerintah dan Jokowi menerimanya, sikap mantan gubernur DKI ini sudah matang dalam berpolitik. Yaitu, dengan menyadari dukungan partai politik sangat penting untuk pemerintah.

"Terutama, di parlemen karena mulusnya program-program beliau sangat ditentukan di parlemen," tegasnya.

(Berita lainnya: Presiden PKS: Kami tidak akan Ikuti Jejak PAN)

Ikuti Whatsapp Channel Republika