REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Program sejuta rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) hingga 22 Desember 2015 terealisasi sebanyak 667.668 unit. Umumnya kendala yang muncul adalah terkendala masalah pembebasan lahan.
"Kendala program sejuta rumah, pertama, pembebasan lahan. Untuk itu, kami kerja sama dengan Perumnas, BTN, Pemda untuk penyediaan lahan rumah-rumah itu," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) Basuki Hadimuljono dalam paparan satu tahun KemenPUPR di Jakarta, Selasa (12/12).
Data tersebut, ujar dia, belum termasuk jumlah rumah yang dibangun oleh pihak swasta karena data dari Real Estate Indonesia (REI) belum diterima KemenPUPR. "Data non-MBR yang dari REI belum masuk, mungkin sekitar 200-an ribu. Jadi total keduanya itu mungkin 800-an ribu yang bisa kita catat," kata dia.
Pembangunan rumah di daerah melalui program tersebut, tutur Basuki, kuotanya tergantung pada kebutuhan dan permintaan pemerintah daerah. Jadi bukan karena diatur pemerintah pusat namun justru bergantung ketersediaan lahan untuk pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanudin mengatakan realisasi program tersebut terdiri atas 353.120 unit pembangunan baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sedangkan peningkatan kualitas sebanyak 76.755 unit sehingga total 429.875 unit untuk MBR. Untuk non-MBR KemenPUPR membangun sebanyak 237.793 unit sehingga total semuanya 667.668 unit.
Ia mengatakan program sejuta rumah tidak hanya untuk kepemilikan saja, tetapi juga kepenghunian. Berdasarkan data dari BTN, ujar dia, angka kredit rumah murah meningkat, sedangkan untuk menengah ke atas jumlahnya menurun.
"Penurunan menengah ke atas karena untuk investasi. Keseluruhan menengah ke bawah meningkat," tutur Syarif. KPR kredit konstruksi dari BTN, kata dia, sekitar 150 ribu, non dukungan kredit konstruksi sekitar 65 ribu, rusunawa sekitar 11 ribu dan rumah khusus baru sekitar lima ribu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika