REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharapkan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengutamakan tindak pencegahan dibandingkan penyidikan. Sehingga, pemerintah daerah bisa lebih progresif dalam membangun dan memberikan layanannya kepada masyarakat.
Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, ukuran keberhasilan KPK tidak semata-mata dari berapa banyak orang terduga yang ditangkap untuk kemudian disidik. Namun, justru ketika fungsi pencegahan berhasil diterapkan terutama kepada para penyelenggara negara, termasuk di Pemprov Jawa Barat.
"Ketika pencegahan dilakukan, uang negara pun akan aman, akan bisa digunakan pembangunan," ujar Aher di Bandung, Ahad (20/12) siang.
Sementara jika fokusnya ke penyidikan, kata Aher, belum tentu uang negara terselamatkan. Belum pasti pula pembangunan dan pelayanan bisa diberikan kepada rakyat. Dengan pendekatan pencegahan, maka KPK harus tampil ramah, tidak menakutkan, dan justru mau mensupervisi para penyelenggara negara dan pemerintah daerah sebelum terjerumus tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dikatakan Aher, sebagai lembaga bersih yang masih menjadi harapan banyak orang dalam pemberantasan KKN, KPK justru yang harus memantau dan kemudian memberitahu pejabat negara ketika ada indikasi korupsi. "KPK-lah yang pertama memberitahu 'Anda rawan korupsi, jangan diteruskan' kepada pejabat negara dan kepala negara, sehingga unsur edukasinya kental," katanya.
Fungsi pencegahan ini, kata dia, dengan sendirinya menuntut pimpinan KPK agar mau menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Komisi anti rasuah ini menjadi sarana tempat konsultasi para penyelenggara negara, sehingga tindak penyidikan menjadi opsi terakhir.
Di mata Aher, tindakan penyidikan semacam operasi tangkap tangan (OTT) masih relevan dilakukan sebagai upaya menimbulkan efek jera. Akan tetapi, kegiatan tersebut bukan yang menjadi prioritas pertama dilakukan. Sebaliknya malah mengedukasi para pihak agar tidak terlibat KKN sedari awal.
"Mari bersama membuat suasana lebih kondusif, bersama membangun negeri tanpa ada ketakutan berlebihan ditangkap," katanya.
Di Pemprov Jabar sendiri, kata dian sangat manusiawi kalau beberapa waktu lalu ada pejabat yang ragu memutuskan. Tapi sekarang, semuanya sudah lancar. "Dengan fungsi KPK sebagai garda terdepan pencegahan, saya kira pembangunan ke depan lebih lancar lagi," katanya.
Aher mendorong KPK, sekalipun menggunakan pendekatan pencegahan, bukan berarti menjadi mudah diatur dan lembek. Tetap harus tegas dan tidak kompromistis, sehingga indeks pemberantasan korupsi di Indonesia (setidaknya versi Transparency International) yang tahun 2014 naik tipis ke angka 34 dari 32, akan terus naik pada tahun-tahun mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
