REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mundurnya Setya Novanto membuat kekosongan kursi Ketua DPR RI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, sesuai Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3), pengganti Setya Novanto juga harus berasal dari fraksi Golkar. Namun, faktanya, saat ini Golkar masih berkonflik dengan adanya dualisme kepengurusan.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto berharap, Golkar segera menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan di internalnya. Jangan sampai, kedua kubu menyetorkan masing-masing nama calon pengganti Setya Novanto pada pimpinan DPR. Sebab, DPR tidak akan bisa memproses dua nama yang akan menggantikan di kursi Ketua DPR.

"Kalau belum ada (penyelesaian), kan bisa pimpinan (DPR) sementara dulu," kata Bambang di kompleks parlemen Senayan, Kamis (17/12).

Bambang menambahkan, munculnya dorongan kocok ulang posisi pimpinan DPR tidak mudah. Sudah ada mekanisme yang harus diikuti di DPR RI. Kalaupun memang banyak dorongan dari fraksi-fraksi untuk kocok ulang, harus tetap melalui mekanisme yang berlaku, yaitu segera melakukan revisi UU MD3.

Namun, revisi UU MD3 untuk mengganti posisi pimpinan ini harus dilakukan atas usulan fraksi-fraksi, bukan pendapat pribadi anggota DPR. Kalau hanya pendapat pribadi dari masing-masing fraksi tanpa dorongan resmi dari fraksi, tidak akan berhasil. Bagi PDIP, UU MD3 yang saat ini digunakan sudah merupakan bentuk kekeliruan.

"Sebagai partai pemenang pemilu, harusnya yang jadi ketua DPR RI dari PDIP," katanya menegaskan.

Namun, PDIP menegaskan, belum berpikir untuk mengusulkan kocok ulang posisi pimpinan DPR. Bambang mengklaim PDIP tidak ingin memperebutkan kursi di DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika