REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengungkapkan salah satu program yang diusungnya adalah mendorong transparansi penggunaan anggaran oleh TNI. Menurut dia, dengan transparansi diharapkan bakal tercipta efisiensi penggunaan anggaran.

Agus berkata, keterbukaan dan transparansi itu termasuk dalam pembelian-pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Ia pun berharap dengan keterbukaan ini, efesiensi penggunaan anggaran oleh militer bisa tercapai.

''Kalau terbuka dan transparan, kecenderungan efisiensi anggaran itu bisa lebih tercapai,'' ujar Agus saat memberikan keterangan dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Ruang Sidang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Sifat tertutup dari militer itu menurut dia dapat diterapkan pada aspek deployment pasukan dan kekuatan Alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Sementara untuk Alutsista yang dibeli dari luar negeri, maka harus ada tranparansi penggunaan anggaran.

''Pihak luar saja kan sudah tahu, apa yang telah dibeli. Rakyat pun seharusnya juga bisa tahu,'' ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.

Agus kemudian memberi contoh, Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahkan merilis dan membuka kepada publik soal rencana pembelian Alutsista mereka. Menurutnya, biasanya pada awal tahun anggaran, pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat bakal mencamtumkan rencana pembelian Alutsista di laman resmi mereka.

Terkait mekanisme pemberlakukan transparansi anggaran pihak militer ini, Agus mengaku bakal melakukan kajian terhadap dasar hukum yang digunakan oleh TNI. Sebab, selama ini pihak TNI, kata Agus, selalu menyebutkan, mereka menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan lembaga negara lain dalam penggunaan anggaran.

''Kalau sifatnya mendorong untuk adanya perbaikan dan transparansi, maka kami akan mendorong,'' tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika