REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun jutsru dianggap menjadi beban Pemerintah Dearah (Pemda) yang anggarannya terbatas.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), AE Priyono berdasarkan risetnya bersama new Indonesia.
Priyono mencontohkan kondisi di Kabupaten Karangasem, Bali. Menurut dia, Pemda setempat enggan melaksanakan program Wajar 12 Tahun.
"Ini karena tidak tersedianya biaya finansial dan beban anggaran," kata Priyono saat Seminar Nasional tentang Wajar 12 Tahun di Gedung A, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Priyono, mereka tidak bisa memenuhi kebijakan pemerintah pusatdan provinsi karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian, anggaran untuk memenuhi pendidikan gratis di wilayahnya pun belum bisa tercapai.
Sementara itu, Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengetahui betul bahwa anggaran pendidikan Indonesia itu cukup besar. Anggaran negara yang diperuntukkan pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN.
Anggaran itu besar tapi pada kenyataannya pendidikan Indonesia masih mengalami banyak masalah. "Masyarakat Indonesia masih banyak kesulitan dalam mengakses pendidikan," kata dia menerangkan.
Sampai saat ini kualitas guru di Indonesia masih dipertanyakan. Saranan dan prasarana juga belu merata di seluruh daerah. Menurut Ade, hal-hal inilah yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Setelah mampu, Indonesia baru bisa merealisasikan Wajar 12 Tahun dengan merata dan sebaik-baiknya.
Ade mengakui bahwa untuk mewujudkannya memang perlu ada modal yang lebih besar dan mencukupi. Namun perihal Wajar 12 tahun harus terus diperjuangkan. Ini karena pendidikan dinilai sebagai kunci menyelesaikan berbagai masalah mendasar di negeri ini.
Pada kesempatan sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, orientasi wajib belajar 12 tahun memang harus terus dilakukan. Perubahan ini hanya bisa diterapkan secara bertahap. Pihaknya terus berupaya menyiapkan segala hal yang nantinya bisa menguatkan Wajar 12 Tahun ke depannya.
"Kita lihat tempatnya (sekolah) ada atau tidak, serta gurunya cukup atau tidak dan sebagainya. Hal-hal inilah yang kita bereskan. Jadi ketika dicanangkan Wajar 12 tahun, supply-nya sudah siap," jelas Anies.