Sabtu 12 Dec 2015 15:56 WIB

PDIP, Gerindra, dan PAN Sepakat Bentuk Pansus Freeport

Rep: C14/ Red: Ilham
 Anggota Pansus Pelindo, Masinton Pasaribu mengikuti rapat kerja dengan Pansus hak angket Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).  (Republika/Raisan Al Farisi)
Ketua Fraksi Mulfachri Harahap (tengah), Sekretaris Fraksi Yandri Susanto (kanan), dan Bendahara Eko Hendro Purnomo (kiri) saat memberikan keterangan pers di ruang Fraksi PAN Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Hadir pula dalam diskusi ini, Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Menurut anggota Komisi II DPR ini, pendiri PAN, Amien Rais sudah lantang menolak keberadaan Freeport di Papua sejak zaman Orde Baru.

Sikap Fraksi PAN juga sudah jelas. Menurut Yandri, PAN akan terus mengawal agar melalui pansus tersebut nantinya keberlanjutan PTFI berujung pada nasionalisasi tambang emas di Papua.

"Saya usulkan, kontrak Freeport harus dihentikan. Kalau tahun 2021 itu selesai (kontrak karya PTFI), itu sudah menjadi halal milik kita. Artinya, itu bisa dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya," kata Yandri Susanto, Sabtu (12/12).

Dia juga berharap usulan pembentukan pansus Freeport tak gembos di tengah jalan. Dia menduga kuat, Freeport akan sekuat tenaga menjegal penggunaan hak angket DPR tersebut.

Sebab, lobi-lobi korporasi asal Amerika Serikat itu terbukti ampuh, sebagaimana tampak dalam dinamika skandal "Papa Minta Saham". "Mulai dari politikus, pengusaha, hingga ketua-ketua umum partai-partai," kata dia.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement