REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi lintas koalisi di parlemen mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus) Freeport. Hal itu menanggapi maraknya kegaduhan politik akibat rekaman suara yang direkam Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan dukungan partainya terhadap usulan penggunaan hak angket DPR. Dia menilai, kemelut prokontra perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia sudah membuat kegaduhan.

"Kami pasti dukung. Ini menyangkut kepentingan nasional kita," kata Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12).

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, korporasi asal Amerika Serikat (AS) tersebut sudah puluhan tahun bersikap sok kuasa di Bumi Cendrawasih. Dengan mudah, Freeport melakukan lobi-lobi politis agar setelah kontrak karyanya usai pada 2021, PTFI bisa terus lanjut dan mengeruk emas lebih banyak lagi.

Masinton pun menegaskan, kini adalah saatnya membuka kedok PTFI sejak korporasi itu mulai bercokol di Indonesia pada saat runtuhnya pemerintahan Sukarno silam. Dia bahkan menyebut, Freeport sebagai kolonialisme gaya baru yang bertentangan dengan cita-cita Trisakti Presiden Joko Widodo.

"Mereka merasa punya hak. Emas di Papua itu seakan-akan menjadi hak mereka, bukan hak kita. Rangkaian inilah yang harus kita dalami (melalui pansus)," kata Masinton. (PAN Dukung Penuh Pembentukan Pansus Freeport).

Ikuti Whatsapp Channel Republika