REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemarahan Presiden Joko Widodo terkait dugaan pencatutan namanya dalam permintaan saham PT Freeport Indonesia, harus ditujukan pada internal Kabinet Kerja.
"Kemarahan Presiden kemarin itu seharusnya diarahkan kepada anggota kabinetnya," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (10/12).
Fahri menduga ada pembantu presiden yang memberikan janji kepada Freeport dengan mencatut nama presiden. Ia mencontohkan seperti terbitnya surat yang berisikan janji akan ada perpanjangan kontrak Freeport Indonesia kepada CEO Freeport langsung, dan pemberian izin ekspor konsentrat.
"Ada (menteri) bilang sudah konsultasi dengan presiden lalu buat surat, dan sudah berbicara ke Presiden lalu terbit izin (konsentrat), seharusnya itu yang dimarahi presiden," ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, jika Presiden tidak marah dengan orang tersebut, jangan-jangan Presiden tahu keluarnya izin dan perpanjangan kontrak. "Presiden seharusnya proporsional dalam melihat masalah (Freeport) ini," kata Fahri.
Namun dia menegaskan, perihal ada atau tidak perombakan kabinet terkait kasus tersebut, merupakan hak prerogatif Presiden. Fahri mengatakan, DPR tidak ikut campur terkait perombakan kabinet karena menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Lewat akun Twitter pribadinya, Fahri sempat mengkritik cara Freeport untuk memperpanjang kontrak karya di Indonesia. "Seorang petinggi di negeri ini telah melakukan pertemuan dan Kordinasi perpanjangan #Freeport sebelum dilantik... Hadir; pemilik #Freeport Calon menteri ESDM RI, Calon dirut Freeport dan pejabat tinggi tersebut.. Dll... Yg menghalangi perpanjangan akan jadi korban... waspadalah... #Freeport," tulis Fahri lewat akun Twitternya, Kamis (10/12).
Ia meminta untuk menjaga ingatan terkait tema kedaulatan NKRI dan harga diri bangsa. "Melawan pemiskinan sistemik. Kalau hari ini @prabowo Presiden tentu akan berbeda. Asing akan bisa ditaklukkannya. Tapi...tentu mereka tidak mau @prabowo Menang... #MelawanLupa. Maka deal lebih awal dibuat...untuk apa? Tebaklah. Kita tidak menuduh, tetapi semua kasat mata. Upaya mereka merampas tanah papua bukanlah roman picisan. Bongkahan emas di perut #Grasberg adalah penyelamat hidup mereka. Kalau mereka harus mati karena emas mereka tidak dapat, kita pun harus mati,,, itu kata mereka. #MelawanLupa," kata Fahri.
Sekarang inilah, kata Fahri, operasi segala cara dilakukan. "Tapi dengan apa ini kita buka? Alhamdulilah kita telah bikin sistem terbuka. Demokrasi dan sistem perwakilan. Maka dengan cara apakah ini dibuka, adalah dengan sidang Dewan Perwakilan. Hanya DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi ciptaan rakyat yg bisa buka semua masalah. Ayo dukung angket #Freeport dan letakkan masalah di depan kaca pembesar rakyat Indonesia. #MelawanLupa."
Ikuti Whatsapp Channel Republika