REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pilkada Serentak 2015 bakal digelar, Rabu (9/12) besok. Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengungkapkan, dalam potret intelijen media, sejauh ini situasi penyelenggaraan pilkada di Indonesia cukup kondusif.
"Situasi konflik pilkada menurun jauh sejak enam bulan terakhir," ujar Rustika dalam hasil riset bertajuk "Pilkada dalam Potret Intelijen Media", yang diterima ROL, Selasa (8/12). I2 merupakan sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence).
Menurut Rustika, dalam sepekan terakhir pemberitaan mengenai topik Pilkada mencapai 10.341 berita dari 309 media online seluruh Indonesia. Rustika memaparkan, sentimen dengan pernyataan negatif ditemukan sebanyak 17,15 persen.
Situasi itu, kata dia, bisa dikatakan membaik mengingat pembicaraan mengenai konflik atau persoalan pilkada sempat mencuat tinggi pada tiga bulan sebelumnya yang mencapai 29 persen, dan menurun menjelang pelaksanaan pilkada.
Media di Indonesia, tutur Rustika, memotret situasi konflik pilkada sebanyak 18 persen dalam seminggu terakhir. Sementara itu, kata dia, pemberitaan mengenai kesiapan pengamanan pilkada yang dilakukan sangat baik oleh Polri dan TNI di seluruh wilayah di Indonesia mencapai 81 persen, dengan 61 persen oleh Polri dan 20,83 persen oleh TNI. Narasumber yang paling banyak dikutip media pada pekan ini, kata Rustika, adalah Husni Kamil Malik, Tjahjo Kumolo, Hasto Kristiyanto, serta Presiden Jokowi.
Rustika menjelaskan, dibandingkan berbagai isu terbesar dalam pilkada seperti Surat Suara, Anggaran Pilkada, Konflik Pilkada, Pengamanan Pilkada, serta Politik Uang, maka isu pengamanan jauh lebih tinggi yakni 61 persen. Disusul oleh isu Surat Suara 17,26 persen, Konflik 15,32 persen, Politik Uang 13,44 persen, serta anggaran 10 persen.
Dalam hal pemberitaan, kata dia, konflik pilkada mengemuka di wilayah Sulut (43 persen), Maluku Utara (35 persen), Gorontalo, Jawa Timur (31 persen), Yogyakarta dan Riau (30 persen). "Ini berarti, meskipun potensi konflik tinggi, namun aparat keamanan sudah mengantisipasi," tegas Rustika.
Konflik pilkada terbesar, kata Rustika, diberitakan di Sulut karena adanya potensi rawan bentrok, anggaran bermasalah, juga karena kasus Imba-Bobby. "Terkait dengan Maluku utara, Bawaslu menganggap bahwa wilayah tersebut rawan konflik," tuturnya.
Sementara itu, politik uang paling banyak diberitakan di wilayah Jatim, Jateng, Yogyakarta, Riau, Sumut, Sulut, dan Kalsel. Sementara itu, untuk isu surat suara lebih pada masalah surat suara yang rusak dan distribusi surat suara yang terus sedang dilakukan. Wilayah terbesar dibicarakan adalah Jatim, Jabar, Jateng, Kalteng, dan Sumut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengamanatkan jajaran penegak keamanan seperti Polisi, TNI dan BIN, untuk meningkatkan kualitas pengamanan di 269 daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika