REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab hal itu, merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo.

"Mana janji Jokowi meningkatkan 10 kali lipat anggaran KPK, dan menambah ribuan penyidik. Sampai sekarang belum terealisasi, itu perlu kita ingatkan agar tidak lupa," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Senin (7/12).

Didi menilai dalam hal pemberantasan korupsi, tidak banyak pencapain yang dilakukan oleh pemerintah. Justru di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, terkesan konflik antara KPK dan Polri semakin membesar. Hal ini berbeda saat pemerintahan SBY, dimana jika ada gesekan antara dua institusi hukum, maka bisa segera diselesaikan.

"Di saat Pak SBY memimpin 10 tahun tidak pernah ada satu sama lain institusi mempermalukan. Kita selalu jaga nama baik masing-masing lembaga," katanya.

Ia mencontohkan saat polemik kasus korupsi simulator sim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu  berhasil memberikan jalan tengah untuk Polri dan KPK yang memanas karena penumgungkapan kasus tersebut.

"Pak SBY juga melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kita melihat sama-sama waktu Partai Demokrat sendiri tertimpa kasus korupsi Pak SBY tidak melakukan intervensi," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika