REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski telah menggelar dua sidang, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI belum memberi isyarat kasus 'papa minta saham' akan menuju titik terang. Hal itu membuat publik semakin geram kepada sosok-sosok dalam rekaman yang dilaporkan Menteri ESDM, Sudirman Said.

Selain Ketua DPR, Setya Novanto, sosok lain yang menarik perhatian publik adalah seorang pengusaha yang ikut dalam pertemuan dan seakan menjadi perantara dalam perjanjian tersebut, Riza Chalid.

Kekesalan publik memuncak kepada sosok Riza Chalid sebagai pihak yang terlihat memainkan peran penting sebagai perantara perjanjian gelap yang melibatkan negara.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta masyarakat tidak memunculkan ide-ide pengadilan jalanan dengan menjadikan Riza Chalid sebagai Common Enemy atau musuh bersama.

Menurut dia, masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada MKD untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Tidak perlu menggunakan pengadilan jalanan (sebagai common enemy), biarkan diselesaikan secara hukum," kata HNW kepada Republika.co.id, Ahad (5/12).

Ia menerangkan selama ini publik bereaksi keras terhadap gaya-gaya pengadilan jalanan, yang salah satunya sering ditujukkan kepada Front Pembela Islam (FPI).

Maka itu, ia mengingatkan publik untuk tidak bersikap sebaliknya dari yang selama ini menolak gaya-gaya pengadilan jalanan, dan malah memunculkan ide-ide tersebut menghadapi sosok Riza Chalid.

Meski begitu, dua sidang yang sudah digelar MKD terkait kasus 'papa minta saham' telah dilakukan. Pertama menghadirkan Menteri ESDM Sudirman Said, dan kedua menghadirkan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Sesuai rekaman yang diperdengarkan dalam sidang, terlihat jelas sosok pengusaha Riza Chalid yang memainkan peran penting dan seakan memegang kendali pejabat negara. (Baca: Seandainya MKD Serius).

Ikuti Whatsapp Channel Republika