REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah menggelar dua sidang terkait kasus pencatutan nama yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam dua sidang itu, banyak pihak menilai sejumlah anggota MKD berusaha mengaburkan kasus utama.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, mengapresiasi dua sidang yang telah dilaksanakan MKD dengan mendatangkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presider DIrektur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Sayangnya, dua sidang yang dilakukan ternyata menimbulkan pandangan cukup negatif, lantaran usaha pengaburan kasus yang dilakukan sejumlah anggota MKD.

"Jelas itu terlihat ada usaha mengaburkan fokus utama di sidang MKD," kata Indria kepada Republika, Jumat (4/12).

(Baca juga: Pengamat: MKD Harus Ambil Keputusan)

Ia menerangkan usaha pengaburan itu dilakukan melalui sejumlah tindakan, yang di antaranya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, atau tidak ada hubungan dengan etik. Bahkan, Indria merasa sejumlah pertanyaan jelas menyiratkan usaha sejumlah anggota MKD untuk menyelamatkan Setya Novanto, dengan tidak mengesahkan alat bukti yang ada.

Indria menambahkan cara pandang dari anggota-anggota MKD yang berasal dari partai-partai seperti Golkar, Gerindra dan PPP, juga seakan menahan kasus yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto untuk tidak membahas esensi alat bukti yang ada. Hal itu terlihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang selalu berulang mempersoalkan alat bukti rekaman dan posisi pelapor.

Dalam sidang yang digelar terbuka dan disiarkan oleh sejumlah televisi swasta Indonesia secara langsung itu, Indria menekankan ada kesengajaan anggota MKD yang terlihat jelas untuk tidak membahas isi rekaman secara lugas. Hal itu, lanjut Indria, semakin menunjukkan kalau sejumlah anggota MKD itu habis-habisan membela Setya Novanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika