REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana bisa menetapkan 100-an lebih cagar budaya setiap tahunnya. Dengan cara ini diharapkan cagar budaya bisa terhindar dari keterbengkalaian.
"Sehingga cagar-cagar budaya yang telah terdaftar yang kemudian ditetapkan ini bisa diperlakukan sebagaimana cagar budaya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Kemendikbud, Kacung Marijan di BSD Serpong, Tangerang Selatan, belum lama ini.
Pada 2015, tim ahli cagar budaya nasional yang baru melakukan kajian dari akhir Maret lalu dapat menghasilkan 61 rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya. Beberapa di antaranya adalah Bangunan Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang di Kota Jambi dan Bangunan Cagar Budaya Kampung Bugis Serangan di Kota Denpasar, Bali.
Selain itu, rekomendasi juga hadir pula dari Kabupaten Gresik, yakni Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Gresik. Kemudian terdapat pula Bangunan Cagar Budaya Masjid Kyai Gede di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Bangunan Cagar Budaya Gereja Tua Sejiran di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selanjutnya, Situs Cagar Budaya Taman Lingsar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan Situs Cagar Budaya Taman Mayura di Kota Cakranegara, Nusa Tenggara Barat.
Kacung juga menambahkan ihwal prasyarat penetapan cagar budaya. Berdasarkan peraturan, usia cagar budaya minimal 50 tahun. Cagar budaya itu juga harus memiliki nilai historis, pengetahuan, agama dan sebagainya.
Berkenaan dengan cagar budaya, Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional 2015, Bambang Eryudhawan mengatakan, sebenarnya bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.
Ini juga menjadi tugas pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya ini perlu dilakukan untuk melindungi aset yang penting bagi bangsa ini.
Baca juga: Percepat Penetapan Cagar Budaya, Kemendikbud Bentuk Tim Ahli)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
