REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat pleno terkait perkara dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto, Senin (30/11) siang. Sebelum rapat pleno, digelar peresmian pimpinan MKD yang baru masuk dari fraksi Golkar, Kahar Muzakir. Pergantian pimpinan itu karena fraksi Golkar melakukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) terhadap seluruh anggota fraksi Golkar di MKD.

“Hari ini, kira-kira jam 13.00 WIB, ada rapat pleno MKD dengan agenda peresmian pimpinan karena ada dari Golkar penggantian unsur pimpinan,” kata Surahman di kantor pimpinan MKD, Senin (30/11).

Surahman menambahkan, menurut tata beracara di MKD, penggantian di unsur pimpinan harus diresmikan oleh pimpinan DPR RI. Sedangkan, untuk penggantian anggota MKD tidak perlu diresmikan dan diangkat sumpah oleh pimpinan DPR RI. Selesai acara peresmian, palu diserahkan pada unsur pimpinan yang baru. Tapi, karena penggantian ini hanya di wakil pimpinan MKD maka rapat pleno akan tetap dipimpin oleh Ketua MKD, Surahman Hidayat.

“Acara selanjutnya, rapat internal MKD sesuai rencana tanggal 24 November lalu,” ujar Surahman.

Sebelumnya, fraksi Golkar mengganti seluruh anggotanya yang duduk di MKD. Pergantian itu dilakukan setelah empat fraksi lainnya juga mengganti anggota fraksinya di MKD, yaitu Nasdem, PAN, PDIP, dan Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika