REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri di wilayah Depok dan sekitarnya, membutuhkan hunian yang layak dan nyaman bagi mereka.
Sejalan dengan suburnya apartemen di wilayah penyangga ibu kota Jakarta itu, pemerintah daerah kota Depok berharap para pengembang bisa menyediakan apartemen yang terjangkau bagi mereka. "Kalau perlu tanpa DP," kata Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Sabtu (28/11) .
Saat ini jumlah PNS di Depok mencapai 7 ribu orang, TNI 300 dan Polri 1600 orang. Mereka membutuhkan hunian yang layak dan nyaman. Apabila harga rumah tapak atau landed house mahal, sebagai alternatif bisa membeli apartemen. "Tapi kalau landed lebih murah ya monggo," katanya sambil tersenyum.
Menurutnya, potensi pembangunan gedung bertingkat tinggi di Depok cukup besar. Karena itu masalah penanganan ruang terbuka hijau (RTH) serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) harus diperhatikan. KDH di Depok mencapai 15 persen dan PSU sebesar 50 persen.
Selain itu pihaknya kini juga memfokuskan pembangunan enam wilayah di Depok yakni Sawangan, Cimanggis, Cilodong, Cipayung, Margonda dan Conere sebagai pusat pertumbuhan.
Kawasan itu umumnya selain wilayah hunian, juga perdagangan, bisnis, pendidikan dan industri menengah kecil. Pihaknya memberikan dukungan kepada pengembang di wilayah itu dengan fasilitas seperti infrastruktur.
Pemkot Depok telah menetapkan aturan pembangunan kawasan perumahan tapak minimal 120 meterpersegi. Kebijakan itu diambil sebagai upaya pelestarian lingkungan. "kami berupaya menjaga kelestarian lingkungan," kata Nur Mahmudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
