REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan tidak setuju jika wisata syariah sampai dikembangkan di Pulau Dewata karena dinilai dapat menimbulkan potensi keributan. "Saya nggak setuju lah, malah jadi ribut nanti. Jangan pakai begitu-begitu, udah tenang-tenang kok," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Selasa (24/11).

Pastika menilai dengan kondisi pariwisata seperti saat ini sebenarnya sudah tenang-tenang dan baik. "Janganlah bikin yang aneh-aneh, bikin kacau saja itu. Sudahlah orang sudah tenang-tenang baik-baik seperti ini," ucap mantan Kapolda Bali itu.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat Muliaman D Hadad usai melantik kepengurusan MES Bali mengatakan bahwa di Bali cocok untuk dikembangkan wisata syariah.

"Di Bali cocok, menurut saya, kenapa tidak?. Tujuh juta wisatawan domestik datang ke Bali di samping tiga juta orang asing. Nah, mungkin saja ada pengusaha di sini yang mempunyai ide bersama Pemda kenalkan itu (wisata syariah)," kata Muliaman.

Menurut dia, pariwisata berbasis Islami tidak hanya melulu dikembangkan negara-negara Arab melainkan telah banyak dikembangkan negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan Thailand, ucap dia, baru-baru ini meraih destinasi kesehatan Islami terbaik dunia pada salah satu kegiatan yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab baru-baru ini.

"Ini peluang bisnis yang perlu dimanfaatkan. Di beberapa kota sudah muncul hotel dan layanan kesehatan dan tidak ada maksud lain selain peluang bisnis. Kami tidak sedang berbicara agama tetapi ekonomi," ucap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu.

Muliaman menambahkan bahwa ekonomi Syariah memiliki pendekatan dengan konsep demi kesejahteraan bersama sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang tidak berlandaskan latar belakang seseorang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika