REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi DKI Jakarta Kusmedi menyetujui perihal perubahan sistem pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi puluhan kepala puskemas di tingkat kecamatan.
Kusmedi mengatakan peningkatan TKD memang perlu dilakukan, apalagi wilayah yang diliputi sebuah puskesmas Kecamatan tergolong luas. Ia setuju jika disebutkan perbedaan nominal TKD terbilang jauh hingga perlu direvisi.
"Kita mau benahi dulu sistem TKD-nya dan organisasi tata kelolanya. Jadi perkiraannya sih 25 juta ya bagi kepala puskesmas," katanya pada Senin, (23/11).
Sebagai Kadis, ia mendukung supaya peningkatan TKD itu bisa segera terealisasi. Apalagi ia mengakui hal tersebut akan bisa berdampak pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Saya dukung aja asal demi masyarakat biar mereka (kepala puskesmas) bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.
Diketahui, ketika menyisir anggaran kegiatan Dinas Kesehatan DKI dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA- PPAS) 2015 di Balai Kota pada Ahad, (22/11) lalu, Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama menemukan nominal TKD kepala puskemas selama ini ternyata lebih kecil ketimbang dokter maupun bidan yang berstatus non pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai fungsional.
Pendapatan dokter dan bidan puskemas dari gaji dan TKD dalam sebulan selama ini mencapai 23 juta rupiah. Sedangkan kepala puskemas hanya mengantongi pendapatan 13 juta rupiah per bulan.
Untuk menaikkan besaran TKD ini, Basuki akhirnya meningkatkan seluruh jabatan kepala puskesmas dari eselon IV menjadi eselon III. Sehingga besaran TKD mereka dapat lebih besar dari para stafnya yang bekerja sebagai pegawai fungsional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
