REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Sinkronisasi Anies-Sandi menegaskan tidak ada rencana untuk mengevaluasi tunjangan kinerja daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. TKD tetap akan diberikan sesuai ketentuan berbasis kinerja masing-masing.
"Belum ada (rencana mengevaluasi)," kata Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Edriana Noerdin saat dikonfirmasi, Selasa (26/9).
Edriana mengatakan, TKD tidak masuk dalam pembahasan Tim Sinkronisasi yang telah rampung menerjemahkan secara teknis 23 janji kerja Anies-Sandi semasa kampanye. Gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih disebut tidak memerintahkan untuk mengutak-atik TKD tersebut.
Isu pemotongan TKD dan penggantian perangkat SKPD sempat mengemuka tak lama setelah Pilkada DKI putaran dua dan Anies-Sandi dinyatakan unggul dari lawannya, Ahok-Djarot. Namun, kabar itu segera diklarifikasi Sandiaga Uno.
Sandi menyatakan, dirinya dan Anies tak akan serta merta mengganti perangkat SKPD dengan orang baru. Politikus Partai Gerindra itu memastikan siapapun yang berprestasi dan berkinerja baik akan dipertahankan dan mendapat tempat lebih baik.
"Kita ingin mengirim pesan seluruh birokrasi di DKI untuk tetap optimistis, pekerjaan mereka secure dan kita ingin pastikan TKD yang selama ini mereka terima akan dilanjutkan dan kita harapkan ini akan dibarengi dengan output performance mereka yang lebih baik," ujar Sandi beberapa waktu lalu.
Djarot sebelumnya juga mengusulkan kenaikan TKD untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi seperti pemadam kebakaran dan Satpol PP. Di sisi lain, pekerja yang lamban dan tidak bertanggung jawab, TKD-nya bisa menurun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
