REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Presiden Joko Widodo menunjukkan posisinya dalam kasus PT Freeport Indonesia (PTFI). KAMMI meminta Jokowi menunjukkan sikap sebagai pemimpin Negara Indonesia, yang mendasarkan keputusannya pada visi dan misi Trisakti yang diturunkan ke Nawacita.

“Saatnya Jokowi menjadi seorang leader, bukan seorang dealer, dia harus berani tegas,” kata Ketua Umum KAMMI, Kartika Nur Rakhman di Jakarta, Ahad (22/11).

Nur Rakhman menambahkan, yang dihadapi oleh Indonesia adalah Freeport. Sebab, apa yang saat ini terjadi di Indonesia sama seperti yang terjadi saat korporasi Belanda, VOC menjajah Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda. Jadi, keberadaan PTFI hanya sebagai bentuk pengulangan penjajahan atas Indonesia yang berkedok korporasi.

Menurut Nur Rakhman, banyak keuntungan dari hasil bumi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang di luar negeri. Indonesia hanya mendapat kerugian besar dari kontrak karya PTFI di Papua. “Yang harus kita lakukan adalah menyerukan bahwa itu (tambang emas Freeport) adalah hak kita, ini terkait dengan kedaulatan kita sebagai negara."

Nur Rakhman menegaskan, KAMMI akan terus mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak hanya dealer dari keberadaan PTFI di Indonesia. Pemerintahan Jokowi harus dapat mengambil peran sebagai pemimpin atas kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika