REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan perlu adanya independensi sistem keuangan dewan dari kontrol pemerintah. Fahri menilai, selama ini anggaran pengawasan yang dilakukan dewan masih ditentukan anggarannya oleh pemerintah.
"DPR mesti mengawasi pemerintah, tapi budgetnya mengemis ke Menteri Keuangan," katanya, Rabu (18/11).
Kondisi ini, kata dia, bisa jadi alat politik. Menurutnya, aspirasi masyarakat terhadap anggota dewan sangat tinggi. Di sisi lain, kata dia, persoalan tentang keuangan, baik yang bersifat politik dan pribadi, tidak jelas. Sehingga hal tersebut membuat anggota dewan terkena korupsi karena tidak memiliki anggaran pribadi yang cukup untuk memenuhi aspirasi.
"Persepsi publik tentang uang politik dan uang pribadi sangat kacau. Oleh karena itu, korupsi dalam perspektif etik, di dewan sangat marak," tegasnya
Menurut Fahri, negara tidak berani punya sikap tentang mana yang publik, mana yang private secara tegas. Oleh karena itu aspirasi harus berbasis pada anggaran yang diatur dalam mekanisme legal berupa Dana Aspirasi atau yang dikenal dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
"Anda boleh aspiratif kepada masyarakat, tapi kalau anda tidak siap secara logistik (keuangan) saat tampil di publik, maka anda akan habis juga," ujarnya.
Video: Fenomena Aneh, Sungai Es Mengalir di Gurun Arab
Ikuti Whatsapp Channel Republika
