Sabtu 28 Sep 2019 12:36 WIB

PB HMI Ajak Mahasiswa Temu Nasional Bahas UU Kontroversial

PB HMI Ajak Mahasiswa Temu Nasional Bahas UU Kontroversial

Rep: Muhyiddin/ Red: Muhammad Subarkah
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Mahasiswa Islam Indonesia ( PB HMI), Saddam Al-Jihad mengajak kepada seluruh mahasiswa Indonesia dari berbagai latar belakang gerakan untuk menggelar temu mahasiswa nasional, sehingga bisa fokus membahas rancangan undang-undang kontroversial.

"Kemarin PB HMI  juga mengajaK teman-teman BEM, teman-teman HMI untuk sama-sama membuat temu mahasiswa nasioanal fokus membahas rencangan undang-undang kontroversial," ujar Saddam dalam diskusi yang digelar di D'consulate Cafe, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Sementara itu, terkait rancangan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saddam juga mengajak kepada mahasiswa untuk menempuh langkah-langkah konstitusional. "Terkait UU KPK mari kita kaji bersama kita masuk ke langkah-langkah konstitusinal, yudicial review dan lain sebagainya," ucap Saddam.

Berdasarkan aksi yang dilakukan para aktivis 1998, menurut dia, setiap aksi demonstrasi harus ada kajian, aksi, dan evaluasi, sehingga lahirlah Reformasi 1998. Karena itu, menurut dia, seharusnya aksi yang dilakukan mahasiswa pada 23 sampai 24 September kemarin juga  diawali dengan kajian mendalam.

"Saya mau bilang bahwa gerakan-gerakan teman-teman kemarin harus diawali juga dengan kajian, aksi kemudian kita evaluasi," kata Saddam.

Sementara itu, Mantan Aktivis 1998 Hari Purwanto mengatakan, Presiden Joko Widodo kemarin telah membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Namun, dia menyayangkan mahasiswa tidak memenuhi ajakan dialog tersebut.

"Kemarin presiden membuka ruang dialog semestinya saat itu teman-teman, saran saya kepada adik-adik ini langsung melakukan konsolidasi dan menyambut ajakan tersebut," jelas Hari dalam forum diskusi yang sama.

Menurut Hari, saat ini sudah masuk ruang demokrasi, berbeda dengan era para aktovis 1998 yang jika menggelar rapat selalu diintai. Karena itu, menurut dia, seharusnya mahasiswa tidak perlu khawatir untuk berdialog dengan presiden.

"Sekarang eranya keterbukaan kenapa harus khawatir berkomunikasi dengan namanya pemerintah. Media juga ikut berperan hari ini untuk memantau situasi dan keadaan," kata Hari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement