Jumat 13 Nov 2015 12:09 WIB

JK Akui Pemerintah Salah Kelola Lingkungan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari
Petugas menggunakan masker ketika berusaha memadamkan api yang muncul di lahan gambut di sekitar Pulang Pisau, Kalteng, Selasa (27/10).
Foto: ANTARA/Saptono
Petugas menggunakan masker ketika berusaha memadamkan api yang muncul di lahan gambut di sekitar Pulang Pisau, Kalteng, Selasa (27/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar acara konferensi gambut internasional yang dihadiri oleh para ahli lingkungan hidup baik internasional maupun dalam negeri. Konferensi ini diselenggarakan guna mencari solusi penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyebut, pemerintah selama ini telah melakukan kesalahan dalam mengelola lingkungan.

"Kita telah selama ini mempunyai banyak kesalahan. Setidaknya, ada tiga kesalahan dibuat di hutan kita ini," kata JK dalam acara International Experts Roundtable Discussion di Hotel Shangrila, Jakarta, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, pada 1960 atau 1970 sejumlah perusahaan dunia mendatangi Indonesia dan melakukan penebangan hutan. Sebagian besar kayu asal Indonesia pun telah digunakan oleh berbagai negara di dunia.

Penebangan hutan yang dilakukan secara berlebihan berdampak pada kerusakan hutan di Indonesia yang akhirnya menyebabkan berbagai bencana.

"Bahwa Indonesia mempunyai kekeliruan dalam mengelola izin-izin hutan kita, tapi yang menikmati seluruh internasional dan seluruh Indonesia yang menikmati hasil-hasil hutan," jelas JK.

Kesalahan pemerintah yang kedua, yakni kebijakan pemerintah dalam penggunaan hutan dan sawah. JK mengatakan, kebijakan tersebut salah, sehingga menimbulkan masalah.

"Terakhir lagi, dengan juga tentu cara yang keliru banyak terjadi penggundulan-penggundulan yang sangat memanfaatkan hutan gambut itu," tambah JK.

Sebab itu, pemerintah pun meminta agar secara bersama-sama memperbaiki dan merestorasi kondisi hutan. Ia pun juga sempat menyindir para perusahaan yang hanya mengambil sumber daya alam Indonesia tanpa ikut bertanggung jawab memperbaiki kondisi lingkungan.

Sebab, setelah mendapatkan keuntungan, para perusahaan tersebut justru menyimpan dana hasil keuntungan ke negara tetangga, seperti Singapura. Pemerintah, lanjut JK, akan bersikap tegas dengan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement