REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyatakan kecewa dan sangat terpukul dengan pernyataan pemerintah bahwa tak ada anggaran mengangkat guru-guru honorer menjadi PNS. "Mendengar informasi ini saya sungguh seperti  tersambar petir," ujar Sulistiyo, Senin (9/11). 

Dia mengatakan, sebagai saksi hidup yang memimpin delegasi negosiasi bagi para guru honorer untuk bernegosiasi dengan Kemendikbud, Kemenpan RB, Bappenas, DPR agar guru honorer diangkat jadi PNS dia sangat terpukul dengan keputusan pemerintah itu. Menurutnya, waktu itu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menunggu isyarat rapat kerja dengan Komisi II DPR. "Kemudian saya menunggu rapat kerja dengan Komisi II DPR sampai selesai," ujarnya.

Sulistiyo mengaku mendengar keputusan hasil rapat Menpan RB  dengan Komisi II DPR RI. Waktu itu yang isinya menyebutkan Kemenpan RB akan mengangkat guru honorer sebanyak 439.956 menjadi PNS lewat verifikasi.

Tahapan pemenuhan pengangkatan guru honorer akan dilakukan pembicaraan pada rapat kerja berikutnya. Anggaran yang disediakan Rp 11,2 triliun. Kemudian pengangkatan akan dilaksanakan secara bertahap dari 2016 sampai 2019.

"Makanya siapapun yang berupaya menggagalkan pengangkatan guru honorer ini, saya yakin DPR dan Kemenpan RB tak akan membiarkan.  Saya tetap berharap guru honorer kategori II bisa diangkat jadi PNS," ujarnya.

Kalaupun nanti  gaji mereka harus dirapel, para guru tersebut ikhlas kerja dulu. "Nanti tak apa-apa dirapel asal diangkat jadi PNS," ujar Sulistiyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika