REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq memaparkan, partainya menekankan pemimpin nasional harus mampu menegakan konstitusi. Konstitusi tersebut  mengandung penegakan HAM dan memberikan kesejahteraan serta kemakmuran kepada masyarakat seluas-luarnya.

Dari kedua poin tersebut, menurut dia, ada satu menteri yang perannya terlihat sangat lemah dalam validasi data dan mengantisipasi darurat kekerasan anak. Hanya saja, ia tidak menyebut nama menteri yang layak diganti.

"Itu satu menteri yang perlu dilist juga bagaimana dia tidak paham validasi data korban kekerasan dan bagaimana mengantisipasinya," kata Maman di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).

Maman menyatakan,, seorang pemimpin haruslah proaktif dan tidak reaktif. Pasalnya yang menjadi masalah di negeri ini adalah banyaknya pemimpin yang terlalu reaktif dan kerap melakukan pencitraan. "Maka siapa pun yang saat ini sering melakukan penciteraan harus digaris bawahi juga," ucap Maman.

Selain itu, Maman berharap orang-orang yang nantinya dipilih Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Kabinet Kerja adalah orang-orang yang profesional. "Kita harus melihat orang-orang yang profesional, baik dari partai ataupun tidak. Tapi di partai itu banyak juga orang-orang yang profesional, punya jam terbang dan lebih mengerti," ujar Maman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika