REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Anggota Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan, tidak ada satu pun kader partai tidak diundang untuk datang ke Muktamar PKB 2019. Maman merasa lucu jika ada yang merasa ingin diundang, apalagi dia seorang pengurus.
"Saya rasa semua diundang kok. Saya lihat di daftar hadi, ya. Daftar hadir Lukman Edy, Pak Karding, dan semuanya di dalam daftar hadir ada," ujar Maman Maman sebelum kegiatan Munas Alim Ulama di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).
Ia kembali mengatakan, partainya mengundang semua kader dan pengurus partai tanpa harus mengirimkan undangan resmi. Maman mengaku, ia pun tak mendapatkan undangan resmi tersebut untuk datang ke muktamar itu.
Menurut dia, PKB berbeda dengan partai lain. Ketika diputuskan muktamar akan dilaksanakan, setiap kader dipersilakan untuk berpartisipasi menentukan kegiatan apa yang hendak dilakukan.
Menurutnya, semua kader dan pengurus yang punya keinginan besar membesarkan PKB pasti hadir di muktamar. "Kita dipersilakan untuk berpartisipasi membikin acara masing-masing. Jadi kalau ada yang merasa ingin diundang, apalagi dia pengurus, kan lucu juga," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Lukman Edy, mengaku tidak diundang untuk datang ke Muktamar V PKB di Bali. Lukman menduga ia tak diundang karena dekat dengan Ketua DPP PKB lainnya, Abdul Kadir Karding.
"Ya, sepertinya yang dekat Mas Karding dicurigai terus tidak diundang ke Bali. Apa takut buat keributan yah? Padahal kita biasa-biasa aja hahaha," ujar Lukman saat dihubungi, Selasa (20/8).
Lukman melihat, ia dan beberapa kader partai lainnya yang tak diundang karena masih ada dendam pascapemilihan presiden lalu. Menurutnya, masih ada aroma ketidakpuasan dalam penentuan calon presiden dan calon presiden pada Pilpres 2019 lalu.
"Yang dikembangkan masih narasi tidak puas di Pilpres 2019. Soal penentuan calon presiden dan calon wakil presiden," katanya.
Lukman juga merasa, ia tak diundang karena konsep maupun tawaran langkah ke depan yang ia berikan ke partai. Contohnya, Lukman menawarkan adanya rekonsiliasi menyeluruh dengan melibatkan seluruh kader PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berserakan.
Ia juga menawarkan optimalisasi peran dewan syuro, para kiai, yang punya sejarah kontribusi yang besar untuk lahir dan eksisnya PKB sampai sekarang.
"Saya juga menawarkan soal kepemimpinan yang kolektif kolegial, penguatan demokrasi di internal. Kesemuanya dianggap mengganggu konsolidasi dan memperlemah kepemimpinan sekarang," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
