Selasa 20 Aug 2019 18:36 WIB

DPP PKB Harap Cak Imin Terpilih Kembali Secara Aklamasi

PKB menggelar Muktamar untuk memilih ketua umum periode 2019-2024.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Dewan Syura DPP PKB Maman Imanulhaq berharap kader partai tersebut menetapkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB secara aklamasi."Kami tentu berharap secara aklamasi nanti teman-teman dari seluruh wilayah menetapkan kembali Cak Imin untuk kembali menjadi pimpinan PKB ini," ujar Maman sebelum kegiatan Munas Alim Ulama di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).

Ia mengatakan Cak Imin merupakan sosok yang sejak awal mengadvokasi tiga strategi yang dimiliki oleh PKB untuk bangsa. Ketiga strategi itu, yakni terkait penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi, dan strategi dakwah kebudayaan. Karena itu ia berharap Cak Imin ditetapkan kembali sebagai ketua umum.

Baca Juga

Terkait posisi sekretaris jenderal (sekjen) partai, Maman mengaku belum mengetahui soal itu dan menyerahkannya kepada para peserta muktamar. Selama ini, Cak Imin membiarkan kader partai berkembang sesuai dengan posnya masing-masing.

Hal itu pula yang ia nilai menjadi salah satu karakreristik pemimpin yang ada pada Cak Imin. "Ini subjektif pribadi saya, saya masih ingin Pak Hanif jadi sekjen. Karena salah satunya karena Pak Hanif humble. Jadi tak terlalu birokrat, tak terlalu hegemoni, dia memberikan hal demorkatis kepada cabang dan wilayah. Saya rasa duet Gus Imin dan Hanif penting," ungkap dia.

Cak Imin telah menyatakan menyerahkan pemilihan ketua umum berikutnya kepada para peserta muktamar. Ia mengatakan, pemilihan ketum sebisa mungkin dilakukan tanpa proses pemungutan suara.

"Soal pemiluhan ketum, saya pada posisi nunggu saja pada para peserta muktamar. Semua kami serahkan pada mereka untuk mengambil keputusan. Saya nggak bisa banyak berkomentar sebelum saatnya," ujar pria yang biasa disapa Cak Imin itu setelah meninjau lokasi Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/8).

Ia mengungkapkan, sistem pemilihan ketum yang dikedepankan pada muktamar adalah musyawarah-mufakat. Proses pemilihan ketum itu diusahakan bisa terjadi tanpa menggunakan sistem pemungutan suara. Sistem itu baru akan dilakukan apabila memang sudah sangat mendesak.

Muktamar V ini memiliki beberapa agenda pembahasan di dalamnya. Agenda pertama, yakni pemilihan Ketua Umum PKB periode 2019-2024. Agenda kedua, yaitu menyusun program-program penataan organisasi partai yang modern. Berikutnya, akan membahas pula soal sembilan program prioritas yang akan diperjuangkan PKB ke depan.

"Terakhir, soal menjadikan PKB sebagai partai kader yang modern. Muktamar kali ini juga melahirkan Piagam Bali yang akan dirumuskan oleh 1.000 kiai," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Ahmad Iman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement