REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Seorang oknum anggota Kostrad melakukan penembakan terhadap pengendara sepeda motor di Cibinong lantaran kesal mobil yang dikemudikannya disalip. Peristiwa ini dinilai mencoreng citra TNI di mata publik, padahal saat HUT TNI yang lalu dicitrakan bahwa TNI dekat dengan rakyat.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, selama ini kita sudah berulang kali mendengar kasus-kasus yang dilakukan oknum anggota TNI. Entah itu terlibat perkelahian, narkoba, melanggar lalu lintas, dan seterusnya.
"Sekarang terjadi lagi, seorang anggota Kostrad menyalahgunakan senjata dengan menembak warga sipil hingga tewas. Membawa senjata di luar waktu dinas saja sudah menyalahi aturan, apalagi ini digunakan untuk menembak warga yang harusnya malah dilindungi," ujarnya, Kamis (5/11) di sela-sela kegiatan Reses Anggota DPR di Yogyakarta.
"Saya mendesak hukum disiplin militer ditegakkan agar para anggota TNI secara keseluruhan bisa lebih disiplin,” kata dia. Politikus dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan bahwa sudah ada perangkat hukum yang lex specialis tentang disiplin militer ini, yaitu Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Di dalamnya diatur tentang hukuman-hukuman bagi anggota militer yang melanggar disiplin dan tata tertib militer. Tapi sayangnya Undang-undang ini belum bisa berlaku sepenuhnya karena aturan teknis berupa Peraturan Panglima (Perpang) TNI, Perpang TNI tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer serta Perpang TNI tentang atasan yang berhak menghukum (Ankum) di lingkungan TNI belum ada.
“Seingat Saya, Panglima TNI Pak Gatot Nurmantyo sudah memprioritaskan 3 Peraturan Panglima TNI tersebut selesai tahun 2015 ini. Saya sangat mendorong agar 3 Perpang tersebut segera selesai dan disahkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
